KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 40 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang :

a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang

efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan

pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

b. bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dilaksanakan dengan berdasarkan pada sistem pengendalian

intern pemerintah untuk memberikan keyakinan yang

memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian

tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,

Nomor 4286)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,

Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

2

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pada

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem

pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses

perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan

pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian.

3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan,

dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi

3

dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan

sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk

kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Kementerian adalah Kementerian Dalam Negeri.

5. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

6. Unit Kerja Mandiri adalah unit Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis yang merupakan entitas

akuntansi sebagai unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang yang wajib

menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi.

7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP,

adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada

Presiden.

8. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian adalah Petunjuk Pelaksanaan

atas Peraturan Menteri tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi,

metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintahan,

untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan

Kementerian dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.

BAB II

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 2

(1) Menteri melakukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Kementerian untuk

mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

(2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilaksanakan melalui sistem pengendalian intern pemerintah dengan

berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP PADA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Pasal 3

(1) Masing-masing unit kerja mandiri di lingkungan Kementerian wajib menerapkan SPIP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi:

a. Lingkungan Pengendalian;

b. Penilaian Risiko;

c. Kegiatan Pengendalian;

d. Informasi dan Komunikasi; dan

e. Pemantauan Pengendalian Intern.

4

(2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas

dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

(3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan

menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan Kementerian .

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian dikoordinasikan oleh Sekretaris

Jenderal Kementerian.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada

Pasal 4 ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

(1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP di

lingkungan Kementerian.

(2) Susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Kementerian ditetapkan dengan Keputusan

Menteri.

(3) Masing-masing unit kerja mandiri harus membentuk satuan tugas SPIP di lingkungannya

yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I

atau Kepala Unit Kerja atas nama Menteri.

BAB IV

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

(1) Pejabat pada masing-masing unit kerja mandiri di lingkungan Kementerian bertanggung

jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungannya masing-masing.

(2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 6

ayat (1), dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi, dan

akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Kementerian.

Pasal 7

(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh

Inspektorat Jenderal.

(2) Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan

pengawasan intern melalui:

a. audit;

b. reviu;

c. evaluasi;

5

d. pemantauan; dan

e. kegiatan pengawasan lainnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPIP, Kementerian berkoordinasi, bekerjasama, dan

bersinergi dengan BPKP selaku Pembina Penyelenggaraan SPIP.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAM

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 311